Dukung  Penghentian Penuntutan Kasus Pidana Melalui Keadilan Restorative Justice, Ini Kesan Dandim 1002/HST

BARABAI-Dandim 1002/HST Letkol Kav Gagang Prawardhana.S.I.P., M.Han menghadiri kegiatan Kasus Pidana Melalui Keadilan Restorative Justice  terhadap Terdakwa Jihad Halilintar Ravito Al Banjari Bin Herdoyo Yoso Handono (Alm) yang diduga melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah. Senin (20/02/2023).

Baca juga: Klaim Kematian Suami Diduga Tidak Dibayar PT PDIL,  Molly Situwanda Minta Keadilan Hukum Kepada Presiden Jokowi

Kegiatan berlangsung di Kantor Desa Sumanggi kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah, Komandan Kodim 1002/Barabai, Ka Rutan Kelas II Barabai, Kasi Tindak Pidana Umum, Danramil 1002-02/Batang Alai Utara, Kanit Lakalantas Polres Hulu Sungai Tengah, Kepala Desa Sumanggi, Babinkamtibmas, Babinsa, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Tokoh Masyarakat Desa Sumanggi.

Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terhadap terdakwa Jihad Halilintar Ravito Al Banjari Bin Herdoyo Yoso Handono (Alm) telah disetujui untuk dihentikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada saat melaksanakan ekspose perkara bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan dan Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang didampingi Kepala Seksi Pidana Umum dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut.

Baca juga: Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

Dalam kesempatan yang sama terdakwa juga diberikan kesempatan untuk berjanji tidak akan melakukan perbuatannya kembali dan akan memberikan tauladan yang baik kepada keluarga dan masyarakat sekitar.

Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Faizal Banu S.H.M.Hum menyampaikan Pelaksanaan Restorative Justice ini tidak terlepas dari peran serta semua unsur dalam hal ini Pemerintah Daerah yang difasilitasi oleh Kepala Desa setempat beserta Forkopimda terkait lainnya.

Baca juga: Singgung Beda Perlakuan Bupati Mamteng dan Bupati Mimika, Tokoh Papua : KPK Jangan Pilih Kasih Usut Kasus Korupsi

Keadilan Restorative Justice ini tentu memberikan makna yang luar biasa bagi masyarakat umum untuk kembali ke tradisi semula yang mengutamakan musyawarah mufakat dengan saling menjaga dan melindungi, ”tambahnya

Sementara itu Dandim 1002/HST Letkol Kav Gagang Prawardhana.S.I.P., M.Han dalam kesempatan tersebut sangat mendukung sekali dengan adanya Penghentian Penuntutan Kasus Pidana Melalui Keadilan Restorative Justice, ”ucapnya

Baca juga: Nurul Arifin: RUU PDP Masih Bahas Mengenai Sanksi

Hal ini sebenarnya sesuai dengan warisan budaya nenek moyang kita yang selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di dalam lingkungan sekitar, Dengan kejadian ini pasti ada hikmah dibalik semua permasalah yang terjadi, ”tegasnya.(pendim1002).